Berita

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, membuka Rapat Koordinasi (Rakor)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bersama Pemprov DKI Jakarta di Jakarta International Equestrian Park, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (26/10).

Rakor diikuti oleh para Direksi dari 13 perusahaan BUMD dan satu perusahaan patungan (PT JIEP). Pada acara pembukaan Rakor, nampak hadir beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Asisten Perekonomian dan Keuangan Ibu Sri Haryati, Inspektur Bapak Syaefullah Hidayat, Kepala Badan Pembinaan BUMD Bapak Nasruddin Djoko Surjono dan beberapa Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Bapak Nasruddin Djoko Surjono dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 127 tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD. Forum ini dilaksanakan dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi penyusunan RKA BUMD tahun 2024 yang diselaraskan dengan program prioritas Pemprov DKI Jakarta dan arahan strategis dalam pengembangan BUMD di tahun 2024.

Kegiatan ini untuk pertama kali dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi pemegang saham dilaksanakan secara konsolidatif dengan mengundang seluruh BUMD dalam satu kesempatan yang sama, dan diharapkan kedepannya model kegiatan seperti ini dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Melalui Rakor BUMD Tahun 2023 ini, diharapkan Direksi BUMD dapat menyusun arah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 yang bersinergi dengan arahan pemegang saham serta mendukung pembangunan kota Jakarta menuju Kota Global.

Pada kegiatan ini juga dilakukan peluncuran logo resmi Sinergi BUMD oleh Bapak Sekda dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pemilu Tahun 2024 yang diwakili oleh masing-masing Direktur Utama BUMD. Melalui peluncuran logo baru dan penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi seluruh insan BUMD dalam menjalankan fungsi BUMD dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.