Penandatanganan Pakta Integritas dan Key Performance Indicator (KPI) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
08 August 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas dan Key Performance Indicator (KPI) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (6/8). Dalam arahannya, Gubernur Pramono menekankan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan yang tersistem dengan baik di setiap BUMD Jakarta.
"Untuk Key Performance Indicator (KPI), ini tolong betul-betul dijaga. Menurut saya, track record itu menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi penataan BUMD yang ada di Jakarta,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono berpesan agar jajaran BUMD berorientasi kerja secara profesional. Ia mengimbau BUMD Jakarta dapat go public melalui Initial Public Offering (IPO). Dalam waktu dekat, ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di bursa efek, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.
Gubernur Pramono berharap, penataan BUMD ini dapat mendorong Jakarta semakin sejajar dengan kota-kota global lainnya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan kerja kolosal di setiap jajaran BUMD, dari komisaris, direktur, hingga seluruh pegawai, dalam mewujudkan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Saya memberikan kepercayaan sepenuhnya dan berharap mudah-mudahan ini bisa terkelola dengan baik. Sehingga, harapan Jakarta menjadi Top 50 Global City di tahun 2030 bisa kita raih bersama," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat melaporkan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (KPI) ini dilakukan oleh seluruh pengurus perusahaan yang meliputi komisaris, dewan pengawas, dan direksi. Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap BUMD memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Gubernur. Selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut akan digunakan sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja dan penentuan remunerasi direksi, komisaris dan dewan pengawas.
Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat meningkaatkan kinerja perusahaan secara signifikan.